Tanggal
9 Juli 2014 nanti, nasib bangsa Indonesia kembali dipertaruhkan. Indonesia akan
memasuki masa pemerintahan yang baru. Permasalahan negara ini akan dilimpahkan
kepada pemimpin yang baru pula. Diantara sekian problematika, satu yang paling
mendesak adalah kasus kesenjangan pendapatan yang kian memprihatinkan.
Bagaimana
tidak, kesenjangan pendapatan erat kaitannya dengan kemiskinan. Krisis
ekonomi. Indonesia memang menikmati laju pertumbuhan ekonomi rata-rata per
tahun tinggi. Namun tingkat
kesenjangan pendapatan juga semakin besar dan jumlah orang miskin tetap banyak,
bahkan meningkat tajam sejak krisis. Presiden yang baru nanti wajib mengentaskan kesenjangan yang jika
dibiarkan akan semakin melebar. Jika tidak, dalam periode selanjutnya negara
kita tidak akan mampu meraih kemajuan dengan kondisi kesenjangan yang begitu
nyata.
Adanya
kesenjangan pendapatan atau terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan juga
menjadi salah satu faktor penentu kesejahteraan hidup masyarakat di suatu
negara. Terdapat perbedaan yang sangat jelas antara tenaga kerja yang mendapat
bayaran tertinggi dan terendah. Yang kaya semakin kaya dan yang miskinpun
semakin miskin.
Kesenjangan
pendapatan Indonesia dibuktikan dengan rasio gini yang mencatat angka
kesenjangan Indonesia kian meroket. Tahun 2005 besarnya Rasio Gini adalah 0,32, kemudian pada tahun 2008
meningkat menjadi 0,37, dan kembali meningkat menjadi 0,41 pada tahun 2011.
Disisi lain, pendapatan nasional Indonesia nyatanya hanya dinikmati segelintir
warganya. Menurut data, kalangan kaya di negeri ini memperoleh 41 persen Produk
Domestik Bruto (PDB). Sementara tercatat pada tahun 2012 warga miskin hanya
mendapat 16 persen PDB, turun 4 persen dari dekade sebelumnya.
Ketimpangan distribusi
pendapatan paling parah terjadi pada sektor pertanian. Dimana hanya terdapat
4,2 persen petani yang mempunyai lahan 0,5 Ha lebih. Sementara sisanya rata-rata
memiliki 0,018 Ha, dan 38 persennya bahkan tidak memiliki lahan. Lahan yang sempit
akan membatasi produktivitas petani. Sudah tentu tidak mencukupi bagi petani
untuk meraih pendapatan yang layak. Belum lagi gaji dan jaminan hidup rendah
bagi mereka yang bergantung pada lahan orang lain. Bayangkan nasib negara kita
yang katanya negara agraris, kini harus terkatung-katung karena minimnya lahan.
Sektor yang menjadi pegangan hidup sebagian besar penduduk Indonesia nampaknya
masih tak jelas.
Pada sektor lain, terjadi
pertarungan tak setara antara perusahaan besar, sedang dan mikro. Dimana,
perusahaan besar yang punya tingkat modal tinggi mudah mendapat kredit hanya
dengan mengandalkan nama baik perusaahan. Sementara usaha kecil yang mencoba
merangkak dari bawah setengah mati sulitnya untuk meraih kredit. Lagi-lagi,
perekonomian ini dikuasai mereka yang sudah kaya dan semakin memperkaya diri.
Padahal masih banyak usaha kecil yang seharusnya punya kesempatan sama bahkan
seharusnya lebih didahulukan.
Faktor kesenjangan lain
adalah besarnya jumlah pekerja di sektor informal. Ditambah gaji mereka rendah
dan tiadanya jaminan kepastian usaha dimasa mendatang. Saat ini di Indonesia pekerja
informal masih sekitar 62,7 persen dari total pekerja di Indonesia. Hal ini
disebabkan makin padat modalnya teknologi produksi yang digunakan oleh para
pengusaha. Data menyebutkan, dahulu setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi
menyerap 400.000 pekerja baru. Tapi kini pertumbuhan ekonomi 1 persen hanya
menyerap 200.000 orang tenaga kerja baru. Misalnya saja rata-rata pabrik rokok
dalam proses produksi secara bertahap pengerjaannya digantikan oleh mesin.
Selanjutnya terjadinya
kesenjangan pendapatan diakibatkan pula oleh pincangnya kebijakan pemerintah.
Misalnya kasus subsidi BBM. Tahun 2012 lalu, subsidi membengkak menjadi Rp
216,8 triliun dari yang dianggarakan hanya sebesar Rp 137,4. Sehingga APBNP
2012 membutuhkan tambahan untuk subsidi BBM sebesar 79,4 triliun rupiah. Disisi
lain, Indonesia adalah negara pengekspor minyak bumi. Seharusnya
kenaikan harga minyak dunia memberikan keuntungan
bagi Indonesia, dan bukannya beban subsidi BBM yang begitu mengerikan. Industri
yang merupakan kekayaan negara ini malah membuat rakyat harus membayar mahal. Ujung-ujungnya, subsidi yang kian
melambung itu sebagian besar dinikmati kalangan menengah keatas.
Subsidi
BBM membangun ketimpangan dengan dua cara yaitu memperkaya golongan kaya, dan
membuat golongan miskin semakin miskin. Subsidi yang dinikmati golongan kaya
akan menekan pengeluaran sehingga daya usaha dan pendapatan mereka kian kuat. Sementara
dana APBN yang seharusnya dapat digunakan untuk program pengentasan kemiskinan
malah salah alokasi.
Inilah
pekerjaan rumah yang harus dituntaskan oleh presiden baru kita. Perlu disadari
rakyat miskin selamanya akan tetap miskin bila kesenjangan terus berlanjut.
Negara kita tidak akan berdaya bila kemiskinan masih merajai perekonomiannya. Sebanyak
25,5 juta jiwa masih terperangkap dalam lingkaran kemiskinan. Lagi, 17,5 juta pengangguran
masih terbengkalai dan tak punya jaminan hidup. Tidak ada yg dapat mereka
tuntut, toh aksi unjuk rasa selama ini dianggap angin lalu. Masyarakat yang
rela menghabiskan waktunya untuk menuntut keadilan kebanyakan pulang dengan
tangan hampa. Entah karena tidak ada jalan yang mampu ditempuh atau pemerintah
yang terlanjur masa bodoh. Kini, jangankan menuntut pemerataan pendapatan,
untuk memperoleh rumah, sandang dan pangan saja masih terasa sulit bagi
kalangan bawah.
Kini
perlu adanya retribusi aset agar golongan tidak mampu dapat memperolehnya untuk
modal usaha. Retribusi lahan pada sektor pertanian sebenarnya sudah diatur
Undang-Undang Pokok Agraria, tinggal bagaimana pemerintah benar-benar
merealisasikannya. Sementara lahan yang sempit dapat menggunakan konsep
pertanian kolektif, dimana lahan-lahan sempit dijadikan satu lalu dikerjakan
bersama dan hasilnya pun dibagi bersama.
Kemudian,
pekerja pada sektor informal diminimalkan dengan mendorong pertumbuhan sektor
produksi. Sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak. Daya serap tenaga
kerja yang tinggi berperan penting dalam menekan tingkat pengangguran. Berbagai
sektor harus jeli melihat peluang yang lebih menjanjikan. Misalnya pada sektor
perikanan, pemerintah wajib memberdayakan masyarakat dengan memberikan
bibit-bibit ikan berkualitas sehingga punya nilai jual tinggi dipasaran.
Selanjutnya
yang patut disoroti adalah kebijakan susbsidi BBM. Perjalanan subsidi BBM
sampai sekarang nyatanya dinikmati secara tidak merata. Bila perlu kebijakan
ini harus digantikan dengan program tepat sasaran bagi rakyat miskin. Paling tidak
perlu adanya revisi ulang, agar nantinya anggaran subsidi tidak semakin
membludak dan terkesan disalahgunakan.
Masalah
kemiskinan negara ini memang belum mampu dituntaskan pemerintah. Hal ini membuat
rakyat miskin merasa semakin teraniaya. Jangan salahkan rakyat bila kepercayaan
mereka terhadap pemerintah kian terkikis. Sehingga wajar saja sewaktu-waktu
kemarahan rakyat memuncak dan berujung pada amukan masa yang tidak terkontrol.
Mengulang tragedi Mei 1998, seandainya masyarakat kala itu mendapatkan
kesejahteraan, tidak mungkin mahasiswa berdemonstrasi menjatuhkan rezim pada
presiden Soeharto. Pemerintah wajib menjadikan tragedi ini sebagai cerminan
dalam menjalankan kebijakan.
Pemilu
nanti adalah momentum yang tepat. Setidaknya untuk membuat sebuah perubahan
kearah yang lebih baik. Sudah kewajiban presiden melaksanakan amanat rakyat,
memperbaiki kehidupan mereka, dan memimpin negaranya menuju negara yang maju.
Utamanya, mengakhiri kesenjangan yang kini selalu hadir dalam segala aspek
kehidupan masyarakat Indonesia.
-A