Tuesday, September 3, 2013

Artikel



Aspirasi Pers Pelajar Berhak Didengar
Oleh : Ni Putu Sri Utami Dewi

            Demokrasi adalah suatu keadaan yang menggambarkan setiap individu bebas menggunakan hak-haknya dalam bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Terdapat beberapa prinsip-prinsip demokrasi yang paling mendasar, antara lain keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik, tingkat persamaan atau kesetaraan tertentu antara warga negara, tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh para warga negara dan penghormatan terhadap supremasi hukum. Selain prinsip, terdapat pula asas-asas pokok mengenai demokrasi, antara lain pengakuan partisipasi rakyat di dalam pemerintahan serta pengakuan hakikat dan martabat hak asasi manusia.
Sedangkan negara demokrasi adalah negara yang mengikutsertakan partisipasi rakyat dalam pemerintahan serta menjamin terpenuhinya hak dasar rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Negara demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi, baik secara langsung atau melalui perwakilan.
Pertama kali demokrasi diterapkan di Yunani tepatnya kota Athena. Sistem yang diterapkan adalah sistem demokrasi langsung, yaitu pemerintahan dimana seluruh rakyat secara bersama-sama diikutsertakan dalam menetapkan garis-garis besar kebijakan pemerintah negara baik dalam pelaksanaan maupun permasalahannya.
Negara Indonesia adalah salah satu negara penganut paham demokrasi. Sistem demokrasi yang dianut adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila yang menerapkan prinsip-prinsip, antara lain persamaan, keseimbangan hak dan kewajiban, kebebasan yang bertanggung jawab, musyawarah untuk mufakat, mewujudkan rasa keadilan sosial, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan, serta menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.
Lalu apakah praktek demokrasi di Indonesia sudah sesuai dengan apa yang kerap kali didesas-desuskan diberbagai media itu? Jawabannya mungkin belum. Tengoklah kondisi pemerintahan Indonesia yang  senantiasa mengatasnamakan rakyat tapi penderitaan rakyat bukannya berkurang tapi malah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Ratusan bahkan ribuan rakyat Indonesia masih terjerat dalam lingkaran kemiskianan, penghuni kawasan kumuh, pengangguran, pengamen jalanan, pengemis, berjubelnya generasi penerus yang putus sekolah karena ketiadaan biaya. Uang negara dipergunakan untuk keperluan yang seringkali dirasa kurang efisien sehingga anggaran negara menjadi salah target. Belum lagi masalah korupsi yang seolah tidak dapat terobati dan kian hari kian parah.
            Sebetulnya kemanakah perginya aspirasi rakyat yang meminta perbaikan taraf hidup mereka? Paling tidak sekedar menagih janji-janji manis dari orang-orang yang mereka percaya untuk duduk di kursi dewan perwakilan. Disinilah satu dari sekian tragedi di kancah pemerintahan Indonesia yang katanya berpegang teguh pada prinsip demokrasi. Para petinggi negara seolah menginjak-injak kepercayaan yang diserahkan oleh rakyat ketika tidak satupun perubahan positif yang dijanjikan dterima rakyat setelah pemilihan wakil rakyat.
Disaat yang sama, kebijakan-kebijakan yang siap diterapkan oleh pemerintah, pada kenyataannya belum diketahui dan tidak dipahami oleh rakyat secara menyeluruh. Padahal rakyatlah yang menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam menerapkan kebijakan. Disinilah pihak ketiga diperlukan sebagai mediator antara pemerintah dan rakyat. Satu diantaranya adalah pers.
Pers merupakan suatu lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang bertugas menyampaikan dan menyebarluaskan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar serta data grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia. Informasi yang diberitakan dapat berupa suatu, kejadian, pendapat individu, dan sebagainya.
Di negara penganut paham demokrasi, rakyat berkedudukan lebih tinggi daripada pemerintah. Artinya rakyat berhak tahu dan berhak ikut serta dalam mengajukan kebijakan yang nantinya akan dilaksanakan oleh pemerintah untuk kesejahteraan bersama. Apa jadinya jika rakyat tidak tahu menahu atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang akan dilaksanakan didalam negara yang mereka tempati bersama. Hal ini tak ada bedanya dengan penumpang kereta yang tidak tahu tujuan akhir kereta yang mereka tumpangi. Rakyat tidak tahu dan tidak mengerti akan seperti apa dan kemana nasib mereka akan dibawa oleh kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut. Demikian pula pemerintah yang entah benar-benar tidak tahu atau hanya sekedar tutup mata terhadap keadaan rakyatnya. Ketika kedua tokoh utama tersebut bertindak seperti orang awam, kondisi pemerintahan Indonesia dapat dikatakan sangat ironis.
Langkah yang dapat ditempuh satu diantaranya adalah dengan mengerahkan dan melibatkan pers dalam melancarkan komunikasi antara rakyat dengan pemerintah. Pers disini bukan hanya menyampaikan surat-surat kritikan rakyat untuk pemerintah, bukan juga sekedar memamerkan keberhasilan yang telah dicapai pemerintah. Tapi pers tidak memihak. Pers berdiri sendiri. Pers tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan tempatnya beroperasi, namun pers dapat mempengaruhi lingkungannya.  
Disisi lain, pers juga berfungsi sebagai media pendidikan. Dalam surat kabar misalnya, informasi yang dimuat dapat menambah wawasan pembaca. Selain itu peristiwa-peristiwa yang dikabarkan bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk menentukan sikap yang baik dan benar. Kasus kriminalitas yang kerap kali menjadi topik utama dalam surat kabar secara tidak langsung memberi pengetahuan dan peringatan kepada para pembaca agar lebih waspada melakukan aktifitas.
Lalu siapa saja yang dapat dikatakan pers? Pers adalah sekulumpulan orang atau organisasi yang dengan jujur, penuh tanggung jawab dan bertugas menyampaikan informasi yang berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan tanpa memihak siapapun.
Seiring berkembangnya pemerintahan Indonesia yang membebaskan tiap-tiap individu menyampaikan pendapat. Tidak hanya dari kalangan senior, generasi muda banyak yang berminat menjadi pers yang baik melalui berbagai forum maupun organisasi yang terfokus pada bidang jurnalis. Sayangnya, pers yang berasal dari kaum remaja kerapkali dipandang sebelah mata. Kritikan serta aspirasi yang mereka sampaikan kepada kaum-kaum yang lebih senior dianggap “sok tau”. Padahal usia belum tentu menggambarkan kemampuan seseorang untuk memandang dan menilai sesuatu.
Jika mengingat-ingat kembali sejarah perjuangan kaum pelajar yang ikut serta dalam memperjuangan hak-hak rakyat di Indonesia, banyak sekali peristiwa-peristiwa juga organisasi-organisasi yang mengetuk pintu kesadaran kita bahwa sesungguhnya pelajar juga mampu mengobarkan api semangat sebagai salah satu warga negara yang peduli dengan keadaan negara tempat ia dilahirkan atauupun dibesarkan.
Pelopor munculnya gerakan-gerakan perjuangan yang diikuti oleh rakyat, pemuda, pelajar, dan mahasiswa yaitu Budi Utomo. Didirikan pada 20 Mei 1908, Budi Utomo merupakan wadah perjuangan sekaligus refleksi sikap kritis dan keresahan intelektual para generasi muda. Mulai berdirinya Budi Utomo ini, mulai muncullah beberapa gerakan-gerakan perjuangan yang berdasarkan aspek yang berbeda-beda. Hal diatas membuktikan bahwa semangat kebangkitan para pelajar telah dimulai jauh sebelum Negara Indonesia meraih kemerdekaannya.
Dengan demikian, pers dari kaum muda harus mendapat perhatian yang serius. Ekstrakulikuler bidang jurnalistik yang terdapat disekolah-sekolah dapat menjadi sebuah wadah pembibitan calon-calon pers muda yang berbakat. Dalam skala kecil, kegiatan yang dilakukan pers pelajar dapat berupa penyampaian berita mengenai peristiwa seputar lingkungan sekolah. Disinilah peran pers pelajar mulai tampak. Sama halnya dengan pers biasa, pemberitaan yang dilakukan oleh pers muda di sekolah bertujuan untuk mencegah ketidaktahuan warga sekolah terhadap peristiwa yang berlangsung disekolah. Tentunya warga sekolah yang ditargetkan antara lain siswa-siswi, guru dan para staf pegawai.
Dalam negara yang demokratis ini, keberadaan pers tidak dapat dipisahkan. Pers dinilai sangat memegang pengaruh dan andil yang cukup besar dalam berlangsungnya pemerintahan. Beratnya tanggungan yang diemban pers mengakibatkan Indonesia membutuhkan insan-insan yang benar-benar sanggup menjadi mediator antara rakyat dengan para wakilnya. Pendidikan dini mengenai pers yang diberikan kepada para remaja diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dalam mengeluarkan pendapat, pengambilan keputusan, kejujuran dan yang terpenting adalah tidak adanya sikap memihak. Dengan demikian pers yang berasal dari kaum remaja dapat diperhitungkan.
Bukti nyata mulai “memberontaknya” pers dari kalangan remaja adalah buku Surat Untuk Presiden yang baru-baru ini resmi diterbitkan oleh Madyapadma, salah satu ekstrakulikuler di SMA Negeri 3 Denpasar yang bergerak dalam bidang jurnalistik. Buku ini berisi aspirasi, pendapat, kritikan maupun saran yang berasal dari siswa maupun siswi SMA Negeri 3 Denpasar sendiri. Permasalahan yang dibahas cukup beragam, mulai dari masalah pendidikan

No comments:

Post a Comment