Aspirasi Pers Pelajar Berhak Didengar
Oleh : Ni Putu
Sri Utami Dewi
Demokrasi
adalah suatu keadaan yang menggambarkan setiap individu bebas menggunakan
hak-haknya dalam bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Terdapat beberapa
prinsip-prinsip demokrasi
yang paling mendasar, antara lain keterlibatan warga negara
dalam pembuatan keputusan politik, tingkat persamaan atau kesetaraan tertentu
antara warga negara, tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui
dan dipakai oleh para warga negara dan penghormatan terhadap supremasi hukum. Selain prinsip, terdapat pula asas-asas pokok
mengenai demokrasi, antara lain pengakuan partisipasi rakyat
di dalam pemerintahan serta pengakuan hakikat dan martabat hak asasi manusia.
Sedangkan negara demokrasi adalah negara yang mengikutsertakan
partisipasi rakyat dalam pemerintahan serta menjamin terpenuhinya hak dasar
rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua warga negaranya memiliki
hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Negara demokrasi mengizinkan
warga negara berpartisipasi,
baik
secara langsung atau melalui perwakilan.
Pertama kali demokrasi diterapkan di
Yunani tepatnya kota Athena. Sistem yang diterapkan adalah sistem demokrasi langsung, yaitu
pemerintahan dimana seluruh rakyat secara bersama-sama diikutsertakan dalam
menetapkan garis-garis besar kebijakan pemerintah negara baik dalam pelaksanaan
maupun permasalahannya.
Negara Indonesia adalah salah satu negara penganut paham
demokrasi. Sistem demokrasi
yang dianut adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila yang menerapkan
prinsip-prinsip, antara lain persamaan, keseimbangan hak dan kewajiban,
kebebasan yang bertanggung jawab, musyawarah untuk mufakat, mewujudkan rasa
keadilan sosial, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan, serta menjunjung
tinggi tujuan dan cita-cita nasional.
Lalu apakah praktek demokrasi di Indonesia sudah sesuai
dengan apa yang kerap kali didesas-desuskan diberbagai media itu? Jawabannya
mungkin belum. Tengoklah kondisi pemerintahan Indonesia yang senantiasa mengatasnamakan rakyat tapi
penderitaan rakyat bukannya berkurang tapi malah semakin meningkat dari tahun
ke tahun. Ratusan bahkan ribuan rakyat Indonesia masih terjerat dalam lingkaran
kemiskianan, penghuni kawasan kumuh, pengangguran, pengamen jalanan, pengemis,
berjubelnya generasi penerus yang putus sekolah karena ketiadaan biaya. Uang
negara dipergunakan untuk keperluan yang seringkali dirasa kurang efisien
sehingga anggaran negara menjadi salah target. Belum lagi masalah korupsi yang
seolah tidak dapat terobati dan kian hari kian parah.
Sebetulnya
kemanakah perginya aspirasi rakyat yang meminta perbaikan taraf hidup mereka?
Paling tidak sekedar
menagih janji-janji manis dari orang-orang yang mereka percaya untuk duduk di
kursi dewan perwakilan. Disinilah satu dari sekian tragedi di kancah
pemerintahan Indonesia yang katanya berpegang teguh pada prinsip demokrasi.
Para petinggi negara seolah menginjak-injak kepercayaan yang diserahkan oleh
rakyat ketika tidak satupun perubahan positif yang dijanjikan dterima rakyat setelah pemilihan
wakil rakyat.
Disaat yang sama, kebijakan-kebijakan
yang siap diterapkan oleh pemerintah, pada kenyataannya belum diketahui dan tidak dipahami oleh
rakyat secara
menyeluruh. Padahal rakyatlah yang menjadi tolak ukur
keberhasilan pemerintah dalam menerapkan kebijakan. Disinilah pihak ketiga
diperlukan sebagai mediator antara pemerintah dan rakyat. Satu diantaranya
adalah pers.
Pers merupakan suatu lembaga sosial
dan wahana komunikasi massa yang bertugas menyampaikan dan menyebarluaskan
informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar serta data grafik maupun dalam
bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala
jenis saluran yang tersedia. Informasi yang diberitakan dapat berupa suatu,
kejadian, pendapat individu, dan sebagainya.
Di negara penganut paham demokrasi, rakyat
berkedudukan lebih tinggi daripada pemerintah. Artinya rakyat berhak tahu dan
berhak ikut serta dalam mengajukan kebijakan yang nantinya akan dilaksanakan
oleh pemerintah untuk kesejahteraan bersama. Apa jadinya jika rakyat tidak tahu
menahu atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang akan dilaksanakan didalam
negara yang mereka tempati bersama. Hal ini tak ada bedanya dengan penumpang
kereta yang tidak tahu tujuan akhir kereta yang mereka tumpangi. Rakyat tidak
tahu dan tidak mengerti akan seperti apa dan kemana nasib mereka akan dibawa
oleh kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut. Demikian pula pemerintah yang
entah benar-benar tidak tahu atau hanya sekedar tutup mata terhadap keadaan rakyatnya. Ketika kedua tokoh utama tersebut bertindak seperti
orang awam, kondisi pemerintahan Indonesia dapat dikatakan sangat ironis.
Langkah yang dapat ditempuh satu
diantaranya adalah dengan mengerahkan dan melibatkan pers dalam melancarkan
komunikasi antara rakyat dengan pemerintah. Pers disini bukan hanya
menyampaikan surat-surat kritikan rakyat untuk pemerintah, bukan juga sekedar
memamerkan keberhasilan yang telah dicapai pemerintah. Tapi pers tidak memihak.
Pers berdiri sendiri. Pers tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan tempatnya
beroperasi, namun pers dapat mempengaruhi lingkungannya.
Disisi lain, pers juga berfungsi
sebagai media pendidikan. Dalam surat kabar misalnya, informasi yang dimuat
dapat menambah wawasan pembaca. Selain itu peristiwa-peristiwa yang dikabarkan
bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk menentukan sikap yang baik dan
benar. Kasus kriminalitas yang kerap kali menjadi topik utama dalam surat kabar
secara tidak langsung memberi pengetahuan dan peringatan kepada para pembaca agar
lebih waspada melakukan aktifitas.
Lalu siapa saja yang dapat dikatakan
pers? Pers adalah sekulumpulan orang atau organisasi yang dengan jujur, penuh
tanggung jawab dan bertugas menyampaikan informasi yang berdasarkan fakta yang
terjadi dilapangan tanpa memihak siapapun.
Seiring berkembangnya pemerintahan
Indonesia yang membebaskan tiap-tiap individu menyampaikan pendapat. Tidak
hanya dari kalangan senior, generasi muda banyak yang berminat menjadi pers
yang baik melalui berbagai forum maupun organisasi yang terfokus pada bidang
jurnalis. Sayangnya, pers yang berasal dari kaum remaja kerapkali dipandang
sebelah mata. Kritikan serta aspirasi yang mereka sampaikan kepada kaum-kaum
yang lebih senior dianggap “sok tau”. Padahal usia belum tentu menggambarkan
kemampuan seseorang untuk memandang dan menilai sesuatu.
Jika
mengingat-ingat kembali sejarah perjuangan kaum pelajar yang ikut serta dalam
memperjuangan hak-hak rakyat di Indonesia, banyak sekali peristiwa-peristiwa
juga organisasi-organisasi yang mengetuk pintu kesadaran kita bahwa
sesungguhnya pelajar juga mampu mengobarkan api semangat sebagai salah satu
warga negara yang peduli dengan keadaan negara tempat ia dilahirkan atauupun
dibesarkan.
Pelopor
munculnya gerakan-gerakan perjuangan yang diikuti oleh rakyat, pemuda, pelajar,
dan mahasiswa yaitu Budi Utomo. Didirikan pada 20 Mei 1908, Budi Utomo
merupakan wadah perjuangan sekaligus refleksi sikap kritis dan keresahan
intelektual para generasi muda. Mulai berdirinya Budi Utomo ini, mulai
muncullah beberapa gerakan-gerakan perjuangan yang berdasarkan aspek yang
berbeda-beda. Hal diatas membuktikan bahwa semangat kebangkitan para pelajar
telah dimulai jauh sebelum Negara Indonesia meraih kemerdekaannya.
Dengan
demikian, pers dari kaum muda harus mendapat perhatian yang serius. Ekstrakulikuler
bidang jurnalistik yang terdapat disekolah-sekolah dapat menjadi sebuah wadah
pembibitan calon-calon pers muda yang berbakat. Dalam skala kecil, kegiatan
yang dilakukan pers pelajar dapat berupa penyampaian berita mengenai peristiwa
seputar lingkungan sekolah. Disinilah peran pers pelajar mulai tampak. Sama
halnya dengan pers biasa, pemberitaan yang dilakukan oleh pers muda di sekolah
bertujuan untuk mencegah ketidaktahuan warga sekolah terhadap peristiwa yang berlangsung disekolah. Tentunya warga sekolah
yang ditargetkan antara lain siswa-siswi, guru dan para staf pegawai.
Dalam negara yang demokratis ini,
keberadaan pers tidak dapat dipisahkan. Pers dinilai sangat memegang pengaruh
dan andil yang cukup besar dalam berlangsungnya pemerintahan. Beratnya
tanggungan yang diemban pers mengakibatkan Indonesia membutuhkan insan-insan
yang benar-benar sanggup menjadi mediator antara rakyat dengan para wakilnya. Pendidikan dini mengenai pers yang diberikan kepada
para remaja diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dalam mengeluarkan pendapat,
pengambilan keputusan, kejujuran dan yang terpenting adalah tidak adanya sikap
memihak. Dengan demikian pers yang berasal dari kaum remaja dapat diperhitungkan.
Bukti nyata
mulai “memberontaknya” pers dari kalangan remaja adalah buku Surat Untuk
Presiden yang baru-baru ini resmi diterbitkan oleh Madyapadma, salah satu
ekstrakulikuler di SMA Negeri 3 Denpasar yang bergerak dalam bidang
jurnalistik. Buku ini berisi aspirasi, pendapat, kritikan maupun saran yang
berasal dari siswa maupun siswi SMA Negeri 3 Denpasar sendiri. Permasalahan
yang dibahas cukup beragam, mulai dari masalah pendidikan,
pengelolaan minyak bumi dan gas,
pertanian, kebijakan pemerintah, hingga kemiskinan. Terbitnya buku
ini seharusnya semakin mengobarkan semangat pers muda berbakat yang tentunya
berasal dari kalangan pelajar.
Bagaimana keadaan dan kondisi bangsa Indonesia
kedepannya kini berada ditangan generasi-generasi muda yang kebanyakan
berstatus pelajar. Singkatnya, para pelajar merupakan pemegang estafet
perjuangan bangsa. Sebagai pelajar yang kritis, generasi muda Indonesia sangat
dituntut untuk lebih mengerti dan peduli keadaan negaranya. Jangan hanya
sekedar menerima kebijakan yang dikehendaki untuk diterapkan oleh para wakil
rakyat. Tapi juga berani mengajukan pendapat, kritikan juga aspirasi. Dengan
demikian para pelajar dapat ikut serta dan terlibat dalam pesta demokrasi di
negara kita.
No comments:
Post a Comment